Mesir Bergolak

Mesir Bergolak, 6.000 WNI Dipantau

Kebanyakan adalah mahasiswa. Belum ada dari mereka yang terkena dampak kerusuhan

Kamis, 27 Januari 2011, 14:02 WIB

Renne R.A Kawilarang, Denny Armandhanu

Seorang pria terluka dalam suatu unjuk rasa di Kairo, Mesir (AP Photo/Nasser Nasser)

BERITA TERKAIT

• Cobaan Terberat Hosni Mubarak
• Terus Didemo, Mesir Blok Facebook dan Twitter
• Davos: Waspadai Ancaman Harga Pangan
• Larangan Diabaikan, Demo di Mesir Berlanjut
• Revolusi Gaya Tunisia Mengancam Mesir

VIVAnews - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Mesir memantau keberadaan sekitar enam ribu warga negara Indonesia (WNI) di tengah pergolakan yang berlangsung selama beberapa hari terakhir di negara itu. KBRI juga telah membuka nomor telepon siaga (hotline) bila ada warga yang merasa keamanannya terancam dan butuh bantuan evakuasi.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia dari Kementrian Luar Negeri, Tatang Boedi Utama Razak, mengatakan bahwa menurut laporan yang diterimanya dari KBRI Kairo, belum ada WNI yang menjadi korban maupun terlibat kerusuhan menyusul demonstrasi menuntut mundur Presiden Mesir, Hosni Mubarak.

“WNI di Mesir ada 6000-an orang, kebanyakan adalah mahasiswa. Belum ada dari mereka yang terkena dampak kerusuhan,” ujar Tatang saat ditelepon VIVAnews, Kamis 27 Januari 2011.

Tatang juga mengatakan bahwa situasi yang terjadi di Kairo dan beberapa tempat di Mesir masih tergolong aman dan tidak memerlukan evakuasi WNI seperti di Tunisia. KBRI Kairo, ujar Tatang, telah menghimbau WNI untuk menjauhi daerah kerusuhan.

“KBRI melalui tokoh-tokoh masyarakat telah menyampaikan kepada para WNI untuk menghindari tempat-tempat rawan. Kami juga telah membuka hotline bagi para WNI yang memerlukan bantuan,” ujar Tatang.

Aksi Selasa kemarin merupakan demonstrasi terbesar di Mesir dalam beberapa tahun terakhir sebagai bentuk kemarahan masyarakat terhadap rezim otoriter Presiden Hosni Mubarak karena tidak mampu mengatasi krisis naiknya harga kebutuhan pokok dan tingginya pengangguran.

Para demonstran juga menginginkan agar parlemen mengesahkan undang-undang baru agar seorang presiden tidak boleh memimpin lebih dari dua periode berturut-turut. Selain itu, para demonstran juga mendesak Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly segera mundur dari jabatannya. (hs)
• VIVAnews